Indonesia memiliki potensi bahari yang melimpah. Potensi yang dimiliki ini tentunya tidak lepas dari risiko kesehatan yang melekat padanya. Hal tersebut berkaitan dengan segala aktivitas manusia yang memanfaatkan potensi tersebut baik dalam bentuk transportasi/pelayaran, pusat-pusat perekonomian, jasa, pertambangan dan wisata. Potensi bahaya kesehatan pada individu maupun kelompok, baik yang bersifat sementara maupun tetap, harus diteliti, dikendalikan dan dilakukan intervensi medik secara terpadu, holistik, dan profesional. Hal ini untuk mempertinggi keselamatan dan derajat kesehatan serta memperkecil risiko. Mengingat Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat besar, maka negara tengah memberikan perhatian yang besar dalam pembangunan kelautan menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden no 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Peraturan Presiden no 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi pilar pertama kebijakan kelautan di Indonesia. Oleh karena itu, profesi spesialis kedokteran kelautan dibutuhkan untuk memberikan pelayanan spesifik di tingkat primer dan sekunder dalam mencegah dan menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di pelabuhan, kapal, pekerja selam anjungan lepas pantai, penyelam dan masyarakat pesisir pantai/pulau terpencil. Secara spesifik hal ini tidak dipelajari dalam pendidikan dokter ataupun pendidikan magister kedokteran.
Sedangkan saat ini, di dunia kesehatan, Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan (SpKL) masih sangat minimal dan belum memiliki Program Studi yang menghasilkan sumber daya manusia sebagai dokter SpKL. Selama ini gelar Spesialis Kedokteran Kelautan di Indonesia didapatkan dari Kolegium bukan berbasis pendidikan di Universitas melalui Program Studi. Total jumlah SpKL saat ini hanya 62 orang di Indonesia.
Definisi Kedokteran Kelautan (Maritime Medicine) menurut International Maritime Medicine Association (IMMA) mencakup masalah kesehatan pada lingkungan pelayaran (mikro dan makroklimat), standar kesehatan untuk berkerja, paparan bahaya pada pelaut, penumpang, tenaga penunjang pelayaran, pekerja galangan kapal dan pelabuhan, kondisi lingkungan kerja, sanitasi, nutrisi dan toksikologi, pelayanan telemedical dan ketersediaan pelayananmedis dasar sampai dengan evakuasi medis di atas kapal dan pekerja selam anjungan lepas pantai, sampai pada permasalahan pada kesehatan penyelaman, hiperbarik serta aplikasi terapannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
Indonesia perlu memiliki pusat pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga spesialis kedokteran kelautan di Indonesia. Fakultas Kedokteran Universitas Mataram bertempat di pulau Lombok provinsi NTB yang merupakan wilayah kepulauan dengan dua pulau besar (P. Lombok dan P. Sumbawa) dan 278 pulau kecil yang mengelilingi. Dari beberapa pulau kecil tersebut terdapat pulau yang merupakan daerah obyek wisata seperti: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, Pulau Moyo dan beberapa gugusan pulau lainnya. Kondisi geografis dan potensi diatas menyebabkan NTB memiliki kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh–Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu juga wilayah NTB, adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya – Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tanah Toraja sehingga dari sisi ekonomi sangat menguntungkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, FK UNRAM mengajukan pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan (PPDS KL).